untuk menjawab bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah? kita perlu memahami ideologi kita tercinta yaitu pancasila barulah soal bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah? bisa terjawab, namun untuk kalian yang bingung tenang saja karena berikut adalah bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah?
bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah?
Implementasi nilai- nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintah belum seluruhnya cocok dengan cita cita bawah negeri itu sendiri, masih banyak kebijakan yang berlawanan dengan kesejahteraan warga sehingga banyak aksi penolakan digolongan warga kala kebijakan dikeluarkan.
Selaku pandangan hidup terbuka, Pancasila menyiratkan kalau nilai- nilai bawah Pancasila diharapkan bisa tumbuh serta membentuk kebijakan bawah perumusan pemerintah cocok dengan dinamika kehidupan warga serta bangsa buat menggapai tujuan negeri.
Dalam aplikasi negeri serta pemerintahan semenjak orde lama, orde baru serta masa reformasi, nilai- nilai filosofis Pancasila yang ditatap belum lumayan buat mempunyai indeks buat diimplementasikan dalam operasionalisasi ketentuan dalam menyusun kebijakan pemerintahan, di mana interpretasi nilai- nilai Pancasila senantiasa berbeda- Berbeda dalam merumuskan kebijakan pemerintahan buat tiap rezim pemerintah.
Dalam aplikasi negeri serta pemerintahan semenjak orde lama, orde baru serta masa reformasi, nilai- nilai filosofis Pancasila yang terdapat ditatap belum lumayan buat mempunyai indeks evaluasi buat diimplementasikan dalam operasionalisasi ketentuan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, di mana interpretasi nilai- nilai Pancasila senantiasa berbeda- Berbeda dalam merumuskan kebijakan pemerintahan buat tiap rezim pemerintah.
Apalagi Pancasila senantiasa cuma digunakan selaku“ jargon” oleh tiap rezim yang berkuasa dalam mempertahankan kekuasaannya terhadap pihak- pihak yang kritis ataupun tidak sejalan dengan politik rezim yang berkuasa. Dampaknya, Pancasila senantiasa kehabisan esensinya, sebab tiap rezim pemerintahan senantiasa membangun wacana sendiri tentang esensi arti Pancasila, yang disesuaikan dengan kepentingan politiknya.
Apalagi dalam masa- masa reformasi di Indonesia semenjak 1998, Indonesia sudah jadi negeri“ Pancasila” yang berkedok Kapitalisme Liberal. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan neoliberal tidak sempat dipertanyakan, apakah cocok ataupun tidak dengan nilai- nilai Pancasila. Walaupun setelah itu, permasalahan otoriterisme style baru serta korupsi style baru di masa liberal timbul, sekali lagi nilai serta arti Pancasila kembali diinterrpretasikan buat mengadaptasi sistem kapitalisme liberal dikala ini.
Tata cara dengan proses koalisi antara eksekutif serta partai politik di legislatif ditambah dengan sokongan“ politik” dari pemegang modal kapitalis melahirkan koalisi buat mengamankan kepentingan tiap- tiap, selaku akibat dari legislatif serta eksekutif( Presiden) yang diseleksi langsung oleh rakyat selaku perwakilan dari kekuasaan pemegang pemerintahan jadi tidak efisien dalam menjamin kesejahteraan rakyat sebab konflik kekuasaan pemerintah dengan kepentingan.
Meningkatkan budaya hukum di seluruh susunan warga buat terciptanya pemahaman serta kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum serta tegaknya negeri hukum.
nah teman-teman itu adalah bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah? jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan follow juga media sosial kami guna mempermudah akses informasi.
IG@pikiran.mahasiswa